MEDIA ROTASI, MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait RAPBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat DPRD Muaro Jambi. Selasa, (16/9/2025).
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi ini diwarnai kritik tajam hampir seluruh fraksi soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fraksi Perindo Ramadhan Mahir menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan representasi DPRD menuntut pemerintah untuk memastikan setiap produk hukum daerah berorientasi pada efesinsi, efektifitas, keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.
"Kami memandang keempat ranperda tersebut merupakan instrumen penting dalam membangun fondasi hukum yang kokoh bagi masa depan Kaupaten Muaro Jambi". Ungkap Ramadhan Mahir.
Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyoroti persoalan krusial, mulai dari penanganan sampah, infrastruktur yang belum merata, hingga layanan kesehatan.
“Fraksi PAN menyoroti persoalan sampah yang terus menjadi keluhan masyarakat, serta kondisi infrastruktur yang masih banyak perlu perbaikan,” ujar Ulil Amri, juru bicara Fraksi PAN.
PAN juga mendorong Pemkab Muaro Jambi berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dana tambahan sektor prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, dan sanitasi kesehatan.
Fraksi ini menyatakan dukungan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan, selama kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami mendukung tiga Ranperda untuk dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan, asalkan demi kepentingan rakyat,” tambah Ulil.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melalui juru bicara Usman Khalik meminta alokasi anggaran 2026 disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
PDIP juga menyoroti kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mengusulkan penghapusan perbedaan status antara pekerja penuh waktu dan paruh waktu.
“Kalau bisa, tidak ada lagi PPPK paruh waktu. Semua disamakan agar kinerja mereka tetap semangat dan tidak ada kesenjangan,” tegas Usman.
Fraksi-fraksi lain senada menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel, agar APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
DPRD Muaro Jambi berharap masukan dari seluruh fraksi ini ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan langkah konkret untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga.(*)
0 Komentar