MEDIA ROTASI, MUARO JAMBI – Wajah kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tercoreng. Tumpukan sampah menggunung dan membusuk di lingkungan kantor pemerintahan, hanya beberapa puluh meter dari simpang rumah dinas Wakil Bupati dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi (DLH).
Sampah rumah tangga bercampur plastik, sisa makanan, hingga limbah lainnya berserakan sampai ke badan jalan. Kantong plastik robek dengan isi meluber, lalat beterbangan, dan bau menyengat tercium kuat oleh setiap pengendara yang melintas.
Kondisi ini tak hanya merusak estetika kawasan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan publik.
“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” keluh Amrizal, pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Ironisnya, lokasi tumpukan sampah berada di pusat pemerintahan daerah—area yang semestinya menjadi representasi tata kelola kebersihan dan pelayanan publik yang tertib.
Sorotan keras datang dari anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi PAN, Ulil Amri. Ia mengkritik tajam kinerja Kepala DLH yang baru dilantik dan menilai respons dinas tersebut jauh dari harapan.
“Low respons, tidak ada inisiatif. Seharusnya lebih baik dari pejabat sebelumnya. Ini justru terkesan pembiaran,” tegas Ulil Amri, Selasa (03/03/2026).
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta manajemen pengangkutan sampah oleh DLH. Ia mempertanyakan keseriusan dinas dalam menjalankan fungsi dasar pengelolaan kebersihan daerah.
“Ini kawasan kantor pemerintah, bukan pelosok. Kalau di pusat pemerintahan saja dibiarkan seperti ini, bagaimana dengan wilayah lain?” sindirnya.
Ulil mendesak DLH segera mengambil langkah konkret tanpa menunggu laporan masyarakat. Ia juga meminta Bupati Muaro Jambi melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat terkait apabila persoalan serupa terus berulang.
Sorotan tersebut menjadi tamparan bagi pemerintah daerah. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang profesional dan responsif, tumpukan sampah di jantung pemerintahan justru menjadi simbol lemahnya koordinasi dan manajemen birokrasi.
Publik kini menanti, apakah DLH akan bergerak cepat membersihkan persoalan ini—atau membiarkannya terus menumpuk, seperti sampah yang belum terangkut. (*)
0 Komentar