MEDIA ROTASI, JAMBI - Demi untuk menyelamatkan mahasiswa dan aset kampus Unbari, Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu (YPBJ) yang diketuai oleh Prof. Bari Azed serta Dewan Pembina, Fachruddin Razi, melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan PMH ke PN Jambi pada tanggal 24 September 2026 dengan Nomor.160/Pdt.G/2026/PN Jmb.
Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan publik yang mempertanyakan pihak mana yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas tata kelola kampus tersebut, sekaligus menuntut kepastian hukum terkait keabsahan ijazah para mahasiswa yang akan diwisuda di masa mendatang.
Guna menjawab pertanyaan publik tersebut serta untuk mendapatkan kepastian hukum, kuasa hukum YPJB yang diwakili oleh Ahmad Zulfikar, SH, MH dan Drs. Sugino, SH telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negari Jambi pada tanggal 24 September 2026 lalu dan telah dua lali melakukan persidangan.
Perkara ini ditujukan langsung kepada Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) 2010 serta Pejabat (Pj) Rektor Unbari, Yunan Surono sebagai pihak tergugat serta beberapa pihak terkait lainnya.
Di antara pihak terkait itu terdapat Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X.
Tak hanya lembaga pendidikan, gugatan ini juga menyertakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta BSI, Kantor Pertanahan/BPN Kota Jambi hingga Notaris Nova Herawati pun ditempatkan sebagai pihak terkait dalam perkara perdata tersebut.
Kepada MediaRotasi Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu (YPJB), Zulfikar, memberikan penjelasan mengenai langkah hukum yang mereka ambil.
Ia mengatakan bahwa gugatan perdata terhadap YPJ 2010 dan Pj Rektor Unbari (Yunan Surono) merupakan langkah nyata untuk memperoleh kejelasan hukum.
Zulfikar menegaskan bahwa gugatan ini bertujuan meluruskan legalitas yayasan serta batas kewenangan dalam pengelolaan perguruan tinggi Unbari. Langkah ini dipandang krusial guna mengakhiri ketidakpastian yang selama ini membayangi operasional kampus.
"Akar persoalan ini harus dibedah secara obyektif berdasarkan dokumen hukum dan dasar pendirian yayasan. Penilaian juga wajib disandarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," ungkapnya.
Ia meminta agar seluruh pihak yang terseret dalam perkara ini harus bersikap transparan. Setiap pihak diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi yang didasarkan pada fakta serta dokumen valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Perkara ini bukan sekadar persoalan antara yayasan saja, melainkan menyangkut kepastian hukum dalam pengelolaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami berharap proses hukum dapat mengungkap secara jelas kedudukan hukum masing-masing pihak serta dasar kewenangan pihsk pengelola dalam penyelenggaraan akademik Universitas Batanghari,” terangnya.
Zulfikar juga mengajak semua pihak untuk menghormati jalannya proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Menurutnya, hakim pengadilan yang akan memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Melalui jalur persidangan tersebut, ia berharap seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran. Pihak-pihak terkait dapat menyampaikan argumentasi hukum serta bukti-bukti tertulis di hadapan majelis hakim.
Senada dengan Zulfikar, Ketua Dewan Pembina YPJB, Fahruddin Razi, SH, MH menegaskan bahwa tujuan utama pihaknya melayangkan gugatan tidak lain adalah semata-mata hanya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan yang selama ini tidak berjalan sesuai prosedur yang seharusnya.
"Kita tidak mencari kalah menang, kita hanya ingin mengungkap kebenaran," ujar mantan Rektor Unbari ini.
Mahasiswa berharap perkuliahan tetap berjalan lancar dan informasi wisuda serta ijazah disampaikan secara transparan agar mahasiswa dapat belajar dengan tenang tanpa diselimuti kecemasan.
Semoga putusan Pengadilan Negeri Jambi nanti dapat mengakhiri konflik panjang yang sudah menyita banyak waktu dan menghambat proses akademik di kampus swasta terbaik di kota Jambi ini. (Jai/ ham)
0 Komentar